Dari Lumpur Tambak ke Meja Musyawarah:
Kisah Empat Fasilitator Sosial IISAP Merajut Indonesia Pesisir

Prolog: Di Antara Lumpur dan Harapan

Pukul enam pagi, kabut tipis masih menggantung di atas petak-petak tambak Ketapang, Lampung Selatan. Seorang lelaki berjaket lapangan bertuliskan IISAP berjalan menyusuri pematang yang licin, sesekali berhenti menyapa petambak yang tengah memeriksa kincir aerator. Ia bukan insinyur, bukan pula ahli budidaya udang. Perannya lebih halus namun tak kalah menentukan: menjahit kepercayaan antara sebuah proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah dengan warga yang menggantungkan hidup dari tambak tradisional warisan leluhur.

Dialah Fasilitator Sosial — sosok yang dalam salah satu materi paparannya menyebut diri "senang dipanggil manusia biasa." Namun di balik kesederhanaan itu, mereka mengemban salah satu tugas tersulit dalam pembangunan infrastruktur: memastikan bahwa saluran irigasi baru, kincir air modern, dan skema bantuan tidak sekadar menjadi beton dan besi, melainkan tumbuh dari rasa memiliki masyarakat itu sendiri.

Program Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP) adalah inisiatif KKP yang didukung pendanaan ADB untuk memperbaiki infrastruktur dan tata kelola budidaya udang di kawasan pesisir Indonesia. Namun di balik pembangunan fisik — saluran tambak, pintu air, jalan produksi — proyek ini menaruh sebuah keyakinan yang jarang terucap secara eksplisit dalam dokumen proyek infrastruktur pada umumnya: bahwa keberhasilan sebuah bangunan diukur dari seberapa dalam ia berakar pada kehidupan sosial masyarakat yang menaunginya. Untuk itulah kegiatan Community Development (Comdev) dan penguatan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) hadir sebagai jantung tak kasatmata dari keseluruhan proyek.

Tulisan ini menelusuri jejak kerja para Fasilitator Sosial IISAP di empat titik pesisir Nusantara yang berjarak ribuan kilometer satu sama lain — dari ujung barat Sumatra hingga jazirah selatan Sulawesi — namun disatukan oleh satu semangat yang sama: pembangunan bukan untuk masyarakat, melainkan bersama masyarakat.

Mengapa "Comdev" Penting dalam Proyek Infrastruktur Tambak?

Ada anggapan keliru yang kerap muncul dalam proyek infrastruktur: bahwa keberhasilan cukup diukur dari selesainya konstruksi fisik tepat waktu dan sesuai anggaran. Pengalaman lapangan IISAP justru menunjukkan sebaliknya. Salah satu materi paparan dari Lampung Selatan menegaskan hal ini secara gamblang: keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur tambak, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan kelompok pembudidaya ikan sebagai penerima manfaat.

Pendekatan yang digunakan disebut Comdev Terintegratif yang Partisipatif — sebuah filosofi kerja yang menegaskan bahwa masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pasif, melainkan turut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi setiap tahapan kegiatan. Empat tujuan besar disematkan pada pendekatan ini: meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat kelembagaan kelompok, serta menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Filosofi ini diterjemahkan secara berbeda-beda di setiap lokasi kerja, menyesuaikan konteks sosial-budaya masing-masing wilayah. Berikut jejak praktik terbaik dari empat titik program.

Pidie, Aceh: Ketika Adat Menjadi Perekat Kelembagaan

Di tanah Pidie, tempat falsafah "Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala" masih hidup dalam denyut nadi masyarakat gampong (desa), Fasilitator Sosial IISAP menemukan bahwa jalan menuju kelompok pembudidaya yang kuat tidak bisa dilepaskan dari jalan adat itu sendiri. Kegiatan Refreshment Training bagi Fasilitator yang digelar di Pidie pada Juni 2026 mengangkat tema besar "Comdev Terintegratif yang Partisipatif," namun eksekusinya di lapangan sarat dengan nuansa lokal Aceh — gotong royong, ureung seunang (kegembiraan bersama), dan semangat "Aceh meuadab" (Aceh yang beradab).

Memetakan Kendala Sosial Sebelum Membangun Solusi

Salah satu kontribusi paling berharga dari tim Pidie adalah pemetaan kendala sosial yang jernih dan sistematis. Mereka mengidentifikasi lima persoalan klasik yang menggerogoti soliditas kelompok pembudidaya: rendahnya kekompakan anggota akibat perbedaan pendapat dan kepentingan pribadi; rendahnya partisipasi karena anggota tidak merasa memiliki atau tidak melihat manfaat langsung; lunturnya rasa saling percaya akibat pengalaman konflik masa lalu; konflik internal yang dipicu persaingan dan kecemburuan sosial; serta ketergantungan berlebihan pada figur ketua kelompok tertentu.

Setiap kendala ini, menurut catatan tim, membawa dampak berjenjang — dari menurunnya solidaritas dan semangat gotong royong, hingga munculnya kelompok-kelompok kecil informal di dalam organisasi yang justru melemahkan kohesi keseluruhan. Yang menarik, tim Pidie tidak berhenti pada diagnosis, melainkan menyusun solusi pendekatan sosial yang konkret: musyawarah rutin, transparansi pengelolaan, pembagian peran yang adil, pendekatan humanis dan persuasif, penguatan solidaritas dan gotong royong, komunikasi terbuka, hingga regenerasi kepemimpinan.

Praktik Terbaik: Lima Tahap Pendekatan Humanis

Dalam praktiknya, pendekatan ini terwujud dalam kegiatan sehari-hari yang tampak sederhana namun sarat makna: duduk bersama di atas rakit bambu di tengah tambak sembari menyeruput kopi, ikut serta dalam gotong royong memperbaiki jalan produksi dan saluran tambak yang rusak, hingga hadir dalam upacara adat, kenduri, dan perayaan hari besar Islam. Bagi Fasilitator Sosial Pidie, kehadiran fisik dalam ruang-ruang sosial informal semacam ini justru menjadi modal kepercayaan yang jauh lebih kuat dibandingkan pertemuan formal di balai desa.

Menjaring Dukungan Stakeholder secara Bertahap

Tim Pidie juga menyusun kerangka menjaring dukungan pemangku kepentingan (stakeholder) — pemerintah, penyuluh, tokoh masyarakat, lembaga keuangan, hingga mitra pasar — melalui lima langkah runtut: membangun komunikasi yang aktif dan terbuka, menyusun kebutuhan kelompok secara terukur, menunjukkan keseriusan kelompok melalui tata kelola yang nyata, melibatkan stakeholder langsung dalam kegiatan, hingga membangun kepercayaan dan transparansi jangka panjang. Kerangka ini penting karena kelompok pembudidaya yang kuat bukan hanya soal modal dan hasil panen, melainkan juga soal kepercayaan, kebersamaan, komunikasi, dan rasa memiliki — sebuah kalimat penutup yang berulang kali muncul dalam materi Pidie dan tampaknya menjadi semacam mantra kerja bagi timnya.

Lampung Selatan: Data sebagai Fondasi, Kelembagaan sebagai Rumah

Jika Pidie mengandalkan kekuatan nilai adat, pendekatan di Ketapang, Lampung Selatan justru bertumpu pada kedisiplinan data dan tata kelola administratif yang rapi. Fasilitator Sosial di wilayah ini, Edy Santoso, menyusun laporan kegiatan Comdev dengan struktur metodologis yang menyerupai dokumen kajian pembangunan formal — lengkap dengan Participatory Rural Appraisal (PRA), Social Impact Assessment (SIA), hingga Gender Equality and Social Inclusion Action Plan (GESIAP).

Potret Wilayah dalam Angka

Data pemutakhiran (update master data) yang telah diverifikasi oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara bersama Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan skala program yang tidak kecil: proyek ini menjangkau tiga desa — Pematang Pasir, Berundung, dan Way Sidomukti — dengan 320 petambak calon penerima manfaat.

Grafik 1. Komposisi 320 petambak calon penerima manfaat IISAP di Kecamatan Ketapang menurut kategori tambak.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar (291 orang atau sekitar 91 persen) berstatus petambak tradisional murni, disusul petambak klaster (20 orang) dan petambak tradisional plus (9 orang). Ketiga kategori ini berhimpun dalam 28 kelompok POKDAKAN yang tersebar dengan luas lahan tambak total mencapai kurang lebih 485 hektar.

Grafik 2. Sebaran luas lahan tambak target proyek IISAP berdasarkan status kepemilikan/pengelolaan.

Sebagian besar luasan itu — 463,45 hektar — merupakan tambak tradisional murni, mencerminkan bahwa arus utama budidaya udang di Ketapang masih bertumpu pada pola pengelolaan warisan turun-temurun, bukan sistem klaster modern yang baru menyumbang 10 hektar dari total keseluruhan.

Metode Pendampingan: dari PRA hingga Stakeholder Collaboration

Yang membedakan pendekatan Lampung Selatan adalah kelengkapan metode pendampingannya. Tim menjalankan lima tahap PRA secara berurutan: sosialisasi awal program di balai desa, pendataan calon penerima manfaat melalui baseline survey, pemetaan sosial wilayah tambak dan saluran, pendampingan penyusunan dokumen proposal bantuan (yang kemudian diverifikasi BBPBAP Jepara), hingga penapisan sejak dini terhadap potensi risiko sosial — termasuk penyaringan keberadaan masyarakat adat (yang hasilnya menegaskan tidak terdapat masyarakat hukum adat di area proyek) dan penyaringan status kepemilikan lahan untuk menghindari praktik pemindahan penduduk tanpa kerelaan (involuntary resettlement).

Empat pilar lain melengkapi metode ini: community engagement untuk membangun hubungan dan mengurangi potensi resistensi sosial; capacity building melalui workshop dan pelatihan; penilaian dampak sosial (SIA) yang peka gender; serta stakeholder collaboration untuk merajut hubungan harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan kelompok petambak.

Praktik Terbaik: Kesetaraan Gender yang Terukur

Grafik 3. Capaian kesetaraan gender dalam struktur kepengurusan POKDAKAN, Lampung Selatan.

Angka ini bukan sekadar simbol administratif. Dalam potret lapangan yang didokumentasikan, perempuan-perempuan Ketapang tampak aktif dalam pengambilan keputusan kelompok, terlibat langsung dalam kegiatan budidaya udang vaname — mulai dari pemberian pakan, manajemen kolam, hingga pemasaran dan pengelolaan hasil panen. Salah satu kelompok pengolahan hasil perikanan, POKLAHSAR "Sedap Lestari" yang diketuai Suwanti dengan 20 anggota perempuan, bahkan telah menjalin kemitraan dengan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) setempat untuk memasok produk olahan seperti bandeng presto, udang vaname, dan abon ikan — meski kelompok ini juga menghadapi tantangan nyata berupa kelangkaan pasokan bahan baku akibat cuaca ekstrem yang mengganggu aktivitas nelayan.

Mendengar Sebelum Menuduh: Solusi Persuasif atas Isu Sosial

Bagian paling jujur dari laporan Lampung Selatan barangkali adalah pengakuan terbuka atas tantangan sosial yang dihadapi di lapangan — sesuatu yang jarang ditemukan dalam dokumen proyek pembangunan yang cenderung menonjolkan capaian semata. Tim mencatat setidaknya empat isu sosial yang beredar di masyarakat tambak: kekhawatiran program pencetakan sawah gratis dari Kementerian Pertanian yang berpotensi mengalihfungsikan lahan tambak; kebiasaan petambak mencari pekerjaan sampingan karena minimnya modal usaha; trauma sosial akibat pengalaman proyek-proyek terdahulu yang janji bantuannya tidak terealisasi; serta besarnya kebutuhan modal budidaya yang kerap berujung gagal panen.

Setiap isu ditangani dengan pendekatan persuasif yang konsisten: menjelaskan secara jujur bahwa IISAP berbeda dari proyek-proyek sebelumnya karena memiliki tahapan dan syarat administrasi yang jelas mengikuti ketentuan ADB, sembari mendiskusikan alternatif mata pencaharian seperti budidaya ikan patin di masa transisi. Kendala teknis di lapangan pun dicatat apa adanya — mulai dari akses jalan tambak yang rusak parah saat musim hujan (disiasati dengan sepatu boot karet), sulitnya menyesuaikan jadwal pertemuan dengan waktu luang petambak (disiasati dengan pertemuan malam hari), hingga rendahnya literasi digital yang membuat fasilitator harus mengajari penggunaan telepon pintar secara sabar, satu per satu.

Kejujuran semacam ini — mengakui kegagalan panen, trauma sosial, dan keterbatasan literasi digital secara terbuka dalam dokumen resmi — adalah salah satu praktik terbaik tersembunyi dari Lampung Selatan: bahwa manajemen proyek yang baik dimulai dari pengakuan jujur atas persoalan, bukan dari sekadar merayakan pencapaian.

Bulukumba, Sulawesi Selatan: Sains di Balik Sebuah Kunjungan Rumah

Jika Lampung Selatan unggul dalam kelengkapan tata kelola, tim Bulukumba menonjol dalam kedalaman metodologi asesmen sosial. Materi paparan "Site Squad" Bulukumba membuka dengan sebuah kalimat yang terasa seperti manifesto kerja:

Kerangka Asesmen sebagai Titik Masuk

Tim Bulukumba menyusun asesmen sebagai entry point program melalui pendekatan yang meminjam istilah dari ilmu sosial dan antropologi pembangunan: pemetaan jaring laba-laba relasi aktor, pendekatan aktor kunci, lobi dan negosiasi, team building, historiografi wilayah, demografi, akses sumberdaya, relasi kuasa, hingga potensi dampak sosial. Semua ini dirangkum dalam kerangka kerja (framework), kerangka acuan kerja (ToR), dan susunan tim kerja yang jelas — sebelum akhirnya bermuara pada dokumen Kajian Dampak Sosial (SIA) yang memetakan hubungan pemilik-pengelola-penyewa lahan tambak, dampak terhadap infrastruktur umum dan budidaya, mata pencaharian, serta kohesi sosial masyarakat.

Profil Sosial-Ekonomi 14 Perempuan Calon Penerima Manfaat

Salah satu kontribusi paling berharga dari tim Bulukumba adalah dokumentasi hasil asesmen kelompok perempuan secara rinci dan tertabulasi rapi — sebuah praktik yang jarang ditemukan dalam laporan comdev pada umumnya. Dari 14 responden perempuan calon penerima manfaat program, ditemukan rentang usia 33 hingga 63 tahun, dengan setidaknya empat orang tergolong lanjut usia menurut standar rentang usia World Health Organization (WHO).

Grafik 4. Tingkat pendidikan responden kelompok perempuan dalam asesmen sosial IISAP Bulukumba.

Dari sisi pendidikan, mayoritas responden menempuh pendidikan dasar hingga menengah: lima orang lulusan SD atau sederajat, dua orang lulusan SMP, lima orang lulusan SMA, dan satu orang berpendidikan sarjana. Dari sisi pekerjaan sesuai KTP, 13 dari 14 responden berstatus ibu rumah tangga, sementara satu orang berwiraswasta — sebuah gambaran yang menegaskan bahwa peran ekonomi perempuan pesisir Bulukumba sebagian besar masih berlangsung di ranah domestik dan informal, alih-alih tercatat secara formal sebagai pelaku usaha.

Data kepesertaan jaminan kesehatan menunjukkan capaian yang relatif baik: 11 dari 14 responden telah memiliki jaminan kesehatan, baik melalui skema Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS Mandiri, maupun Askes — meski catatan tim juga mengungkap bahwa satu responden pernah mengalami sakit hingga memerlukan rawat inap intensif dalam enam bulan terakhir, sebuah kerentanan kesehatan yang patut menjadi perhatian dalam pendampingan lanjutan.

Mendengarkan Preferensi, Bukan Menerka-nerka

Grafik 5. Preferensi waktu dan lokasi pelatihan menurut kelompok perempuan responden, Bulukumba.

Hasilnya cukup jelas: dari 14 responden, sebelas orang lebih memilih pelatihan diselenggarakan pada sore hari, dengan durasi mayoritas berkisar satu hingga dua jam, dan diselenggarakan sedekat mungkin dengan rumah masing-masing peserta — dua belas dari empat belas responden menegaskan preferensi ini. Materi pelatihan yang paling banyak diminati berturut-turut adalah pelatihan pemasaran, pengelolaan manajemen usaha dan keuangan, pelatihan budidaya, serta pelatihan kesehatan.

Temuan lain yang tak kalah penting: sembilan puluh satu persen kelompok perempuan yang disurvei mengaku belum pernah dilibatkan dalam rapat atau pelatihan sebelumnya, dan sebagian besar hanya berperan sebagai penerima keputusan dari kelompok atau komunitas. Fakta inilah yang menjelaskan mengapa tim menempatkan penguatan partisipasi perempuan sebagai salah satu dari dua pilar utama pendekatan empowerment community di Bulukumba, bersanding dengan revitalisasi kelembagaan.

Etos Kerja: Rendah Hati di Lapangan, Cermat di Meja Kerja

Ada satu prinsip kerja yang tersemat halus namun kuat dalam catatan pribadi tim Bulukumba:

Kalimat reflektif ini menjadi pengingat metodologis bahwa fasilitator sosial bukanlah pihak yang datang untuk mengubah masyarakat dari luar, melainkan pihak yang menjahit kembali gagasan dan potensi yang sudah tersebar di tengah masyarakat itu sendiri — sebuah etos kerja yang selaras dengan alur revitalisasi kelembagaan yang mereka susun: mulai dari kajian isu dan dokumen kelompok pra-lokakarya, analisis tematik, koordinasi dengan dinas perikanan dan pemerintah desa, pelaksanaan lokakarya, pembahasan klausul AD/ART, hingga penandatanganan konsideran para pihak.

Detail kecil lain juga menunjukkan kepekaan lapangan yang tinggi: instruksi kepada tim enumerator untuk membawa pulpen, kertas, dan alat rekam saat kunjungan rumah, serta pesan untuk "menelisik suara di sekitarnya" saat mewawancarai responden — sebuah pengingat bahwa konteks sosial di sekitar seorang responden, bukan hanya jawaban lisannya, adalah bagian dari data yang sahih.

Pinrang, Sulawesi Selatan: Estafet Pendekatan di Jazirah Selatan

Program IISAP di Pinrang meneruskan estafet pendekatan yang telah dirintis di Bulukumba dan Lampung Selatan — sebuah kesinambungan yang mencerminkan proses pembelajaran lintas lokasi (cross-site learning) di dalam tubuh proyek itu sendiri. Sebagai kabupaten pesisir yang juga menjadi sentra budidaya tambak di Sulawesi Selatan, Pinrang menghadapi konteks sosial yang tak jauh berbeda dari Bulukumba: kelompok pembudidaya yang perlu direvitalisasi kelembagaannya, kelompok perempuan yang perlu diperkuat partisipasinya, serta kebutuhan membangun kepercayaan antara proyek dan warga tambak melalui kehadiran yang konsisten di lapangan.

Yang membedakan Pinrang bukanlah substansi pendekatannya — yang secara filosofis tetap berpijak pada semangat partisipatif, inklusif, dan berbasis data yang sama dengan lokasi lain — melainkan konteks geografis dan sosial-budaya lokal yang khas jazirah Sulawesi Selatan, tempat tradisi bahari dan sistem tambak tradisional telah berlangsung turun-temurun. Fasilitator Sosial di Pinrang, sebagaimana rekan-rekan mereka di tiga lokasi lain, tetap mengemban tugas yang sama: hadir secara konsisten, membangun kepercayaan sejak kunjungan pertama, dan memastikan bahwa setiap kelompok pembudidaya tidak hanya menjadi penerima proyek, tetapi pemilik proses perubahan itu sendiri.

Benang Merah: Empat Praktik Terbaik yang Melintasi Batas Provinsi

Ketika keempat lokasi ini disandingkan, satu pola yang menonjol adalah bahwa "Comdev Terintegratif yang Partisipatif" bukan sekadar jargon proyek, melainkan filosofi kerja yang lentur — ia menyesuaikan diri dengan konteks lokal, namun tetap berpegang pada beberapa prinsip inti yang sama.

Grafik 6. Peta penekanan pendekatan comdev (ilustratif) di empat lokasi program IISAP, disarikan dari materi paparan masing-masing tim.

Jika divisualisasikan, Pidie menonjol dalam kekuatan pendekatan berbasis nilai adat dan modal sosial lokal; Lampung Selatan dan Bulukumba menonjol dalam kelengkapan penguatan kelembagaan formal (AD/ART, revitalisasi struktur organisasi) serta inklusi GEDSI yang terukur; sementara Pinrang meneruskan kombinasi kedua pendekatan tersebut dalam konteks lokalnya sendiri. Perbedaan penekanan ini bukan kelemahan, melainkan bukti bahwa pendekatan comdev yang baik tidak bisa dicetak dari satu templat seragam untuk seluruh Indonesia.

Dari seluruh dokumen yang ditelaah, setidaknya empat praktik terbaik dapat disarikan sebagai pelajaran lintas lokasi:

Epilog: Infrastruktur yang Tumbuh dari Kepercayaan

Salah satu penutup paparan dari Lampung Selatan menyimpulkan seluruh semangat program ini dalam satu kalimat:

Kalimat ini, jika ditelusuri lebih jauh, sesungguhnya adalah kritik halus terhadap cara pandang pembangunan infrastruktur yang lazim: bahwa beton dan baja bisa berdiri tegak, namun tanpa kelembagaan sosial yang kuat, ia akan cepat lapuk dimakan konflik, ketidakpercayaan, dan ketiadaan rasa memiliki.

Dari Pidie yang merajut kelembagaan melalui adat, Lampung Selatan yang membangunnya melalui data dan tata kelola, hingga Bulukumba dan Pinrang yang mendengarkan sebelum merancang solusi — keempatnya menuliskan babak yang sama dari cerita besar yang sama: bahwa pembangunan pesisir Indonesia yang berkelanjutan tidak dimulai dari alat berat, melainkan dari percakapan sederhana di atas rakit bambu, di beranda rumah panggung, atau di serambi masjid tempat warga berkumpul menunggu waktu musyawarah tiba.