Berita

WAJO, 21 JULI 2026 - Tim Misi Asian Development Bank (ADB) menggelar kegiatan Konsultasi Bermakna (Meaningful Consultation) di Desa Pantai Timur, Kecamatan Takalalla, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung di kediaman PPL Desa Pantai Timur ini dihadiri oleh 57 peserta yang terdiri dari 28 perempuan dan 29 laki-laki. Pertemuan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung perkembangan serta dinamika pelaksanaan program Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP) di tingkat akar rumput, sekaligus memastikan prinsip perlindungan lingkungan, sosial, dan kesetaraan gender berjalan optimal.

APRESIASI POTENSI PERTAMBAKAN DAN KOMITMEN DAERAH

Kepala Desa Pantai Timur, Muhammad Hasli, S.Sos., dalam sambutan pembukanya memaparkan rekam jejak program IISAP yang telah masuk sejak akhir tahun 2023. Hingga saat ini, Desa Pantai Timur telah mencatatkan 9 kelompok pembudidaya dengan total 126 anggota (95 laki-laki dan 31 perempuan). Beliau mengapresiasi hadirnya program sebagai salah satu solusi konkret atas kendala tambak di masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo, Drs. H. Andi Cakunu, M.Si., menekankan besarnya potensi perikanan Wajo yang memiliki garis pantai sepanjang 103 km dan luas tambak mencapai kurang lebih 15.000 hektar. Semoga dengan berjalannya program bantu fisik bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petambak.

MEKANISME PENANGANAN ADUAN (GRC) DIBENTUK
Perwakilan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BBPAP) Takalar, Ir. Jenny Masje Muntiaha, M.Si., mengumumkan bahwa telah dibentuk Tim Penanganan Keluhan (Grievance Redress Committee / GRC) yang disahkan melalui SK resmi. Tim ini melibatkan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Balai, dan Fasilitator untuk menampung aduan masyarakat jika terjadi dampak fisik atau sosial selama konstruksi berlangsung.

TIGA PILAR UTAMA ADB: LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN GENDER

Spesialis Sosial ADB, Indah Setyawati, menegaskan bahwa IISAP memegang teguh tiga pilar regulasi utama ADB, yakni perlindungan lingkungan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender dengan prinsip dasar “do no harm” (tidak merugikan masyarakat). ADB memastikan seluruh perancangan teknis dan penggunaan lahan harus atas persetujuan penerima manfaat. Selanjunya, Spesialis Gender ADB, Riana Puspasari, mengapresiasi capaian partisipasi perempuan dalam kelompok tambak di Wajo yang telah melampaui target minimal 20%. Tingginya keterlibatan perempuan juga tercermin langsung dari komposisi peserta pertemuan konsultasi ini, di mana dari total 57 peserta yang hadir, sebanyak 28 orang adalah perempuan dan 29 orang laki-laki. Riana menekankan bahwa keterlibatan ini harus menjadi meaningful participation, di mana perempuan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan serta pelatihan teknis budidaya.

SUARA PETAMBAK: DARI SOLUSI PAKAN HINGGA PENYESUAIAN JADWAL KONSTRUKSI

Sesi dialog interaktif berlangsung hangat. Masyarakat menyuarakan berbagai kendala dan aspirasi lapangan. Ibu Hj. Suriani mengeluhkan keterbatasan modal untuk penggalian pinggiran tambak dan pembuatan pintu air. Sementara Ibu Jumriah, petambak perempuan yang kini vokal menyuarakan aspirasi, menyatakan kesediaannya berbagi lahan untuk program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal demi kepentingan bersama.

"Dahulu setiap ada pertemuan kelompok hanya laki-laki yang diundang. Padahal perempuan juga mampu berkontribusi aktif. Saya mengurus pembelian pupuk, pakan, hingga penjualan, sementara suami fokus pada pengerjaan fisik tambak."
— Ibu Jumriah, Petambak Tradisional

Menanggapi pertanyaan petambak terkait kepastian jadwal pekerjaan fisik perbaikan saluran, Dadang Sukmana (PMTC Spesialis Sosial ) menjelaskan bahwa pengerjaan fisik mengalami penyesuaian jadwal akibat kelengkapan berkas persiapan serta proses lelang yang dilakukan serentak untuk 13 kabupaten penerima IISAP di Indonesia.

PENJELASAN PMTC TERKAIT PENYESUAIAN JADWAL PHYSICAL WORK
Pada prinsipnya, pengelola berkomitmen mengakomodir seluruh masukan masyarakat. Namun, jika seluruh usulan diakomodir secara simultan, hal tersebut memicu revisi ulang dokumen administrasi dan RAB dari nol yang berpotensi makin memperlambat kesiapan pengerjaan fisik.
Proses lelang akan berlangsung secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan (dimulai dari Bali bulan ini, Aceh bulan depan, dan Sulawesi Selatan pada September). Dengan proses lelang yang memakan waktu 2–3 bulan, pelaksanaan fisik diperkirakan dapat direalisasikan secara efektif pada awal tahun depan.

KETERLIBATAN GENERASI MUDA DAN SOLUSI TEKNIS PEMELIHARAAN UDANG

Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan SMK Negeri 8 Wajo. Guru dan siswa memaparkan manfaat pelatihan lingkungan hidup yang telah terlaksana dalam beberapa kali pertemuan. Kami mendapatkan pemahaman baru mengenai konservasi mangrove serta pengarusutamaan gender. 
Siswa SMKN 08 Wajo, Aidil Faiz, menanyakan solusi atas kendala kematian udang bertahap di usia pemeliharaan 30–40 hari (DOC 30-40).

Menanggapi hal tersebut, Prof. Rustam & Ir. Jenny Masje Muntiaha, M.Si menjelaskan bahwa kendala tersebut dipicu oleh penumpukan bahan organik, kotoran, dan sisa pakan di dasar kolam yang bertepatan dengan masa krusial pergantian kulit (moulting) udang. Solusi konkret yang ditawarkan meliputi:
a)Rutin melakukan pengontrolan bahan organik serta pengaplikasian kapur dolomit untuk menjaga kestabilan pH dan alkalinitas.
b)Penerapan kontrol anco secara ketat guna mencegah pemberian pakan berlebihan (overfeeding).
c)Pemanfaatan fasilitas uji laboratorium BPBAP Takalar secara berkala untuk deteksi dini penyakit.

Menutup rangkaian kegiatan diskusi, Andres Heru Wibowo (PMTC Spesialis Gender) menekankan bahwa pengarusutamaan gender ke depan akan diwujudkan dalam struktur kelembagaan kelompok secara resmi, menempatkan perempuan pada posisi strategis seperti pengelola keuangan dan operasional. Misi Konsultasi Bermakna ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk mengawal pelaksanaan IISAP agar transparan, tepat sasaran, dan membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Wajo.